Mobimoto.com - Adanya gerakan social distancing, work from home dan sebagainya saat ini mulai membawa imbas, khususnya bagi mereka yang mencari penghasilan secara harian. Salah satunya yang kena dampak tersebut adalah para pengemudi online.
Bahkan dengan kondisi yang kian bikin prihatin, salah seorang pengemudi online mengeluarkan uneg-unegnya melalui surat terbuka yang ia sampaikan via media sosial Facebook.
Baca Juga
Surat tersebut diposting oleh akun bernama Ganda Silalahi, di mana surat tersebut ia harapkan agar sampai ke Presiden Joko Widodo.
Ia mengungkapkan kegelisahannya di mana ia mengalami penurunan pemasukan perhari secara drastis. Ia tak menuntut adanya gerakan-gerakan di atas dibubarkan, namun ia megharapkan bantuan agar tekanan ekonomi yang ia rasakan sedikit terkurangi.
"Permasalahannya yang saya ingin utarakan adalah sesusah apapun ekonomi yang Pengemudi alami, pihak leasing dan perbankan tidak mau tau, cicilan harus tetap dibayar dan jika telat bayar maka akan ada denda dan sanksi sampai penarikan unit mobil dan motor. Itulah yg lebih menakutkan bagi kami daripada virus Covid-19." tulisnya.
"Permintaan kami adalah bisakah Bapak Presiden Joko Widodo menginstruksikan secara tertulis berupa Peraturan Presiden kepada jajaran Bapak supaya Pihak Leassing/Perbankan tidak melakukan denda keterlambatan atau penarikan kendaraan apabila cicilan macet karena dampak virus Covid-19 ini. Dan jika ada pihak leassing yg masih menerapkan denda atau penarikan unit, kemanakah kami harus mengadu...??"
"Karena jika penarikan unit tetap berjalan ditengah ekonomi yg lesu ini, maka kami akan kehilangan aset kendaraan kami yg sudah kami cicil sekian tahun lamanya hanya karena kebijakan WFH tsb."
Curhatan warganet ini pun juga dirasakan beberapa warganet. Ada juga harapan agar pemerintah mulai turun tangan terkait hal ini.
"pajak aja ada penundaan. harusnya BI dan OJK keluarkan aturan penundaan cicilan. Saya jg mumet mikir cicilan bulan ini." tulis Markus Sinatra.
"Mohon maaf, tp perkara kredit ini memang sedang jd topik keras diluar negri juga. Solusinya banyak negara yg mengeluarkan surat pending hutang selama lockdown, jd tenornya mundur 2-3 bln. Bahkan pelaporan dan pembayaran pajak AS saja mundur sampe july 2020. Semoga dapat diperhatikan oleh pemerintah" ujar FajarNya Wheelers
