Mobimoto.com - Media sosial Indonesia baru saja dihebohkan dengan kabar seorang pemuda yang menggunakan pelat nomor polri di mobil Toyota Fortuner miliknya. Setelah ditelusuri, ternyata pelat nomor tersebut palsu.
Saat diamankan pihak kepolisian, pemobil Toyota Fortuner menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dinas palsu yang mana tidak teregitrasi di Mabes Polri. Ia sengaja menggunakan pelat nomor palsu untuk agar bisa mendapat akses jalan mudah.
Baca Juga
Melihat kejadian itu, pengendara pun wajib paham kalau pelat nomor palsu menyalahi aturan lalu lintas. Ada ancaman hukuman yang akan diberikan bagi mereka yang nekat seperti yang tercantum dalam Pasal 236 KUHP mengenai tindakan pidana pemalsuan surat.
Pasal itu berbunyi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
Aturan mengenai pemalsuan pelat nomor kendaraan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pengendara yang melanggar aturan, polisi berhak mengambil STNK, meminta mereka untuk menepikan kendaraan dan memberikan surat tilang.
Bila ada indikasi pemalsuan STNK atau pelat nomor kendaraan akan dilakukan proses penilangan dan hukum pidana dengan sanksi sebagai berikut.
1. Pasal 280, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
2. Pasal 287 Ayat 1, melanggar larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
3. Pasal 288 Ayat 1, melanggar tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
